Karena dinilai memiliki kinerja buruk, LSM Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Muarojambi meminta agar Bupati Masnah segera mengevaluasi posisi Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Dinas PUPR Muarojambi. LMPP juga berjanji akan mengawal laporan terkait dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan proyek di PUPR bernilai milyaran menggunakan APBD tahun 2021 ini.
Teranews.id, MUAROJAMBI – Gelombang protes terhadap kegiatan pembangunan pakai duit APBD tahun 2021 di dinas PUPR Kabupaten Muarojambi terus digelorakan.
Setelah resmi melaporkan dugaan ketidakberesan dalam sejumlah kegiatan proyek di PUPR Muarojambi ke institusi kejaksaan setempat awal pekan lalu, kini, LSM Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Muarojambi, mendesak agar orang nomor satu di Bumi Sailun Salimbai segera melakukan evaluasi terhadap bawahannya yang memiliki kinerja buruk. Salah satu yang menjadi sorotan LMPP ialah, kinerja kepala dinas PUPR Yultasmi dan kepala bidang Bina Marga Amar Ma’ruf.
“Kita minta Bupati segera mengevaluasi kinerja Kadis dan Kabid BM di PUPR Muarojambi. Apalagi Kabidnya ini, belum setahun menjabat, persoalan dan permasalahan pekerjaan di bidangnya selalu mengemuka,” kata Ketua LMPP Muarojambi Syahrial Jum’at (3/12/21).
Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan, desakan pihaknya agar kinerja jajaran PUPR itu dievaluasi, bukan tanpa alasan. Sebab, hingga memasuki penghujung tahun ini, banyak sekali temuan kegiatan proyek yang diduga dikerjakan asal jadi.
“Ya kami menyarankan agar bupati Masnah, segera membenahi kinerja bawahannya, jika perlu diganti saja, kami khawatir jika terus dibiarkan semaunya begitu, kualitas pengerjaan infrastruktur yang ada tidak berumur panjang alias cepat rusak. Kan mubadzir,” tutur Syahrial.
Tak hanya LMPP, sorotan terhadap buruknya kinerja pejabat di kabupaten Muarojambi ini, juga turut disampaikan Ketua LSM 9 Raden Jamhuri. pegiat anti korupsi Jambi itu bahkan meminta agar Inspektorat setempat tidak lemah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja ASN.
“Kepada pihak Inspektorat, tolong lah benahi kinerja aparatur yang ada, agar kesalahan dalam menjalankan kebijakan tidak terjadi berulang,” tegas Jamhuri.
Untuk diketahui, sejumlah kegiatan proyek pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Muarojambi pada dinas PUPR setempat, akhir akhir ini mendapat sorotan tajam dari pegiat anti korupsi.
Terbaru, LMPP telah membuat laporan resmi ke Kejari Muarojambi agar mengusut tuntas dugaan ketidakberesan dalam kegiatan proyek peningkatan jalan Desa Rantaumajo-Simpang IV Desa Tantan, Kecamatan Sekernan. Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya, soal dugaan monopoli terhadap rekanan pemenang lelang yakni CV. HERENDA MULTI PERSADA. Lalu, terhadap kualitas material tanah yang digunakan, hingga proses pencairan anggaran yang disinyalir tidak sesuai ketentuan.
“Kami akan kawal terus laporan ini, jika mandeg di kejari nantinya, saya pastikan, laporan akan kembali disampaikan ke Kejati Jambi,” papar Syahrial. (Redaksi)
