Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah, menyoroti minimnya kehadiran Kepala OPD Pemprov pada rapat paripurna (19/11) kemarin.
Pernyataan ini disampaikan Hafiz baik di dalam maupun di luar rapat paripurna. Banyak bangku OPD yang kosong saat paripurna berlangsung, tak tampak kehadiran beberapa Kepala Dinas atau perwakilannya.
“Menjadi catatan kita pada hari ini, minimnya OPD yang hadir pada paripurna,” katanya.
Ia mengatakan, apa yang disampaikan oleh 9 fraksi pada paripurna kali ini, merupakan aspirasi yang didapatkan dari masyarakat Jambi.
Pada paripurna berikutnya, Hafiz mengharapkan kesadaran OPD. Apalagi yang disampaikan oleh fraksi ini adalah aspirasi masyarakat.
“Seharusnya pandangan-pandangan kami ini didengar langsung oleh pelaksana teknis dari pemerintah provinsi,” harapnya.
Namun, kenyataannya, hanya beberapa OPD yang hadir. Masalah ini diakui Hafiz sudah Ia sampaikan langsung di forum maupun secara formal kepada Pjs gubernur agar tidak terjadi lagi.
“Jika masih terjadi lagi, kita minta OPD dievaluasi karena forum ini penting, bagaimana arah pandangan masyarakat provinsi Jambi untuk pembangunan Jambi kedepan,” tegasnya.
Pada paripurna kemarin, semua fraksi telah menyampaikan pandangannya, diantaranya, Fraksi Golkar, dalam pandangan umumnya, fraksi golkar meminta agar pemerintah meningkatkan Elektronifikasi transaksi dalam konteks optimalisasi pendapatan daerah yang melibatkan penerapan teknologi digital untuk mengelola dan memproses transaksi keuangan daerah.
Dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.
