Dengar Keluhan Nelayan, Hj. Erliani Siap Kawal Program Kesejahteraan di DPRD

Dalam rangka mendengar langsung aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), dari Partai Gerindra, Hj. Erliani, menggelar reses masa sidang tahun ke-2 (Dua) 2024–2025 di Kelurahan Kampung Nelayan. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung keluhan dan masukan dari para nelayan yang menjadi tulang punggung sektor perikanan di daerah tersebut, Kamis (06/02/2025).

 

Bacaan Lainnya

Reses ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perikanan, tokoh masyarakat, serta ratusan nelayan yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Dalam sambutannya, Hj. Erliani menyoroti pentingnya kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan, khususnya terkait keselamatan kerja di laut.

 

Hj. Erliani menegaskan bahwa salah satu upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan memastikan mereka memiliki akses terhadap perlindungan sosial melalui Kartu KUSUKA.

 

“Banyak nelayan yang belum memahami manfaat Kartu KUSUKA. Padahal, kartu ini bukan hanya sebagai identitas resmi nelayan, tetapi juga menjadi kunci untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk asuransi kecelakaan kerja,” ungkapnya.

 

Senada dengan hal tersebut, Wahyu, perwakilan dari Dinas Perikanan, menjelaskan bahwa Kartu KUSUKA dapat memberikan perlindungan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan kerja. Ia juga menyebutkan bahwa proses pendaftarannya cukup mudah, namun masih banyak nelayan yang belum mendapatkan informasi yang cukup.

 

“Kami akan meningkatkan sosialisasi dan membantu nelayan dalam proses pendaftaran. Dengan kartu ini, mereka bisa mendapatkan berbagai manfaat, termasuk jaminan sosial yang melindungi saat terjadi kecelakaan di laut,” jelas Wahyu.

 

Dalam sesi dialog, beberapa nelayan mengeluhkan minimnya informasi terkait cara pendaftaran Kartu KUSUKA serta kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi.

 

“Kami ingin daftar, tapi banyak yang tidak tahu prosedurnya. Kadang juga ada kendala teknis seperti kesalahan data atau kurangnya dokumen yang diminta,” kata seorang nelayan.

 

Menanggapi hal ini, Hj. Erliani berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan instansi terkait untuk memastikan seluruh nelayan mendapatkan pendampingan teknis dalam pendaftaran Kartu KUSUKA.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *