JAMBI – Program Ketahanan Pangan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto saat ini sudah berjalan di seluruh penjuru Indonesia.
Data dari Kementrian Kehutanan (Menhut) ada sebanyak 20,6 Juta hektare (Ha) lahan pangan, air, dan energi yang akan segera di mulai penanamannya pada 22 januari 2025 lalu pada lahan seluas 50 Ha di seluruh Indonesia.
Tujuan pemerintah sendiri melaui program ketahanan pangan adalah guna terwujudnya kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.
Di Provinsi Jambi sendiri, pemerintah berkolaborasi bersama Dinas terkait, TNI dan Polri untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui program-program yang mengutamakan pemenuhan gizi yang seimbang dan merata. Salah satu upaya besar yang diluncurkan adalah pemanfaatan cadangan pangan nasional untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seperti yang dikatakan M Ikhsan, selaku Aktivis Jambi yang juga saat ini menjabat Ketua HMI Cabang Tanjab Barat, program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di seluruh penjuru Indonesia merupakan program trobosan yang sangat postifi dengan berlangsungnya program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak Indonesia, namun program yang sudah berjalan harus ada pengawasan yang ekstra agar tidak terjadinya potensi korupsi.
“Program pemerintah untuk mengentaskan gizi buruk melalui program makan bergizi gratis bagi anak-anak merupakan trobosan positif yang harus disambut baik, oleh karenanya hal baik ini harus dibarengi dengan formulasi regulasi yang efektip agar tidak ada celah korupsi bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan program ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,” kata Ikhsan, Senin, (3/2/2024).
Ia menambahkan, Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri terhadap swasembada pangan dan tidak bergantung kepada negara lain, dikarenakan Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan juga banyak para petani yang bisa diberdayakan sebagai pelaku utama di dalam program tersebut.
“Pemeritahan Prabowo-Gibran mendorong swasembada pangan nasional yang mana hal ini seharusnya menjadi spirit baru untuk tidak bergantung pada impor, maka jangan sampai niat baik ini terciderai oleh ketidak konsistenan di dalam realisasinya,” tambahnya.
“Dalam upaya mensukseskan apa yang sudah dicanangkan, masyarakat harus dilibatkan dan diberi pemahaman, pupuk untuk petani harus dipastikan terjangkau, fasilitas inprastruktur harus terpenuhi sehingga memudahkan transaksi antara petani dan pengusaha,” harap Ikhsan.
lebih lanjut, Hal fundamental yang tidak boleh di abaikan lainnya adalah revormasi birokrasi. Sebab, hal ini sangatlah bepengaruh terhadap tercapai tidaknya suatu progam dan berhasil mengendalikan tingkat inflasi pangan.
“Kita tentu sangat mendukung apabila program ini bisa berjalan dengan baik, apalagi jika mampu menghidupkan perputaran ekonomi ditengah masyarakat,” pungkasnya.
