Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda/Bappeda) Kota Jambi. Kritik tersebut bahkan berujung pada desakan penggantian pimpinan lembaga perencana daerah itu.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Faried dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2027 Kota Jambi yang digelar pada 16 Maret 2026 di Aula Griya Mayang. Forum strategis ini seharusnya menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun arah pembangunan tahun mendatang.
Namun, Faried menilai kinerja Bappeda justru belum menunjukkan profesionalisme yang optimal. Ia menyoroti ketidakkonsistenan dalam perencanaan, termasuk keterlambatan dalam penyusunan jadwal kegiatan yang berdampak langsung pada proses pembahasan program pembangunan.
“Kami sering menerima informasi dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga pembahasan menjadi mepet dan tidak berjalan efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, Faried juga menilai banyak aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD tidak diakomodasi secara maksimal oleh pihak Bappeda. Padahal, menurutnya, DPRD merupakan representasi langsung suara publik yang seharusnya menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Ada banyak atensi dari DPRD yang membawa aspirasi masyarakat, namun tidak dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Kritik keras tersebut memicu diskusi serius di dalam forum, sekaligus menjadi refleksi terhadap efektivitas kinerja lembaga perencana daerah. Faried menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh agar proses perencanaan pembangunan ke depan lebih terarah, transparan, dan akuntabel.
Ia pun berharap, ke depan pimpinan Bappeda dapat menunjukkan kinerja yang lebih aktif, responsif, serta konsisten dalam menyusun dan mengawal program pembangunan Kota Jambi.
“Perencanaan adalah fondasi pembangunan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini rutin belum ada informasi lebih lanjut dari pihak terkait, publik berharap adanya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga tidak terjadi lagi hal seperti ini di kemudian hari.
