Pemerintah Kota Jambi resmi memulai langkah awal kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha untuk periode 2025–2030 melalui rapat paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian pidato perdana kepala daerah, Senin (3/3/2025).
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam menandai dimulainya arah baru pembangunan Kota Jambi lima tahun ke depan. Sejumlah unsur Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga jajaran legislatif turut hadir menyaksikan penyampaian visi besar pemerintahan baru yang mengusung semangat “Kota Jambi Bahagia”.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa pihak legislatif siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.
“Kami yakin dan percaya, Insya Allah DPRD Kota Jambi akan terus bersinergi dan berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Jambi. Bagaimana program-program Kota Jambi Bahagia ini bisa benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai ke titik paling bawah,” ujar Kemas.
Ia menilai, pidato awal Wali Kota Maulana telah menggambarkan sejumlah program prioritas yang cukup menjanjikan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, Kemas mengingatkan agar program-program unggulan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran konsep dan seremoni semata. Pemerintah, kata dia, harus lebih dahulu fokus pada persoalan-persoalan konkret yang saat ini langsung dirasakan warga setiap hari.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah banjir yang hingga kini masih menjadi masalah klasik di sejumlah wilayah Kota Jambi. Ia menegaskan, persoalan tersebut harus menjadi prioritas utama dalam program 100 hari kerja pemerintahan Maulana-Diza.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, hingga Balai Wilayah Sungai dan instansi teknis lainnya.
“Yang paling utama tentu kita harus duduk bersama, berkolaborasi, mencari formulasi terbaik dengan Pemerintah Provinsi maupun pihak Balai. Bagaimana persoalan banjir di Kota Jambi ini bisa segera kita tanggulangi. Jangan sampai program 100 hari kerja berjalan, tetapi banjir tetap tidak teratasi,” tegasnya.
Ia menyebut, masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru agar mampu menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar janji politik. Persoalan drainase, normalisasi sungai, hingga tata ruang perkotaan harus menjadi perhatian serius agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Selain banjir, Kemas juga menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat untuk kalangan pelajar.
Program tersebut dinilai sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sekaligus menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak sekolah.
Ia berharap pelaksanaan program MBG di Kota Jambi dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi.
“Program Makan Bergizi Gratis ini juga harus menjadi perhatian serius. Ini program pemerintah pusat yang sangat baik dan harus kita dukung bersama agar pelaksanaannya di Kota Jambi berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelajar,” katanya.
Lebih lanjut, Kemas menegaskan bahwa DPRD Kota Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh program pemerintahan, termasuk memastikan janji politik kepala daerah benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Maulana-Diza nantinya tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan dimulainya pemerintahan baru ini, masyarakat Kota Jambi kini menaruh harapan besar terhadap hadirnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, cepat, dan solutif dalam menjawab berbagai persoalan kota.
Program 100 hari kerja pun menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Maulana-Diza untuk membuktikan komitmen mereka dalam menghadirkan perubahan yang nyata, dimulai dari persoalan paling mendesak yang ada di depan mata masyarakat.(*)
