JAMBI – Polemik angkutan batu bara di Provinsi Jambi kembali memantik kritik tajam dari berbagai kalangan. Persoalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat itu dinilai tak pernah benar-benar diselesaikan secara serius oleh pemerintah. Mulai dari kemacetan panjang, kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, debu, hingga terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari, semuanya seolah menjadi persoalan berulang tanpa solusi nyata.(16/05/2026)
Sorotan terbaru datang dari mantan Bupati Tanjung Jabung Barat sekaligus politisi senior Jambi, Usman Ermulan. Ia angkat bicara menyusul mencuatnya kembali keresahan masyarakat yang sebelumnya disampaikan oleh Masyarakat Peduli Lingkungan dan Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB).
Dalam keterangannya, Usman menilai pemerintah daerah maupun pihak terkait belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menata tata kelola angkutan batu bara di Jambi. Padahal, polemik tersebut bukan persoalan baru, melainkan masalah lama yang terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang benar-benar tuntas.
Menurutnya, pemerintah selama ini terlalu sering menyampaikan janji tanpa diiringi realisasi yang jelas di lapangan. Salah satu yang paling disorot ialah proyek jalan khusus batu bara yang sejak awal digadang-gadang menjadi solusi utama untuk memisahkan angkutan batu bara dari jalan umum.
“Seharusnya pemerintah sungguh-sungguh mengatur lalu lintas angkutan batu bara tersebut. Dulu pernah didengungkan bahwa jalan khusus batu bara sedang dikerjakan dengan bantuan dana APBD dan direncanakan selesai pada awal tahun 2026. Namun sampai hari ini belum juga selesai. Tentu masyarakat sebagai pengguna jalan umum bertanya, sebenarnya apa kendala dan masalahnya?” ujar Usman.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap lambannya realisasi proyek infrastruktur yang selama ini disebut-sebut sebagai jalan keluar atas konflik berkepanjangan antara kepentingan industri dan hak masyarakat pengguna jalan umum.
Usman menegaskan, masyarakat kini tidak lagi membutuhkan sekadar wacana atau janji-janji politik. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata, transparansi, dan keberanian pemerintah untuk menuntaskan persoalan yang sudah terlalu lama membebani masyarakat Jambi.
Ia menilai, selama jalan khusus batu bara belum benar-benar difungsikan, maka masyarakat akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan. Jalan umum yang seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik justru dipenuhi kendaraan bertonase besar yang kerap memicu kemacetan dan kerusakan infrastruktur.
Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak warga mengeluhkan waktu tempuh yang semakin panjang, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, hingga terganggunya distribusi barang dan mobilitas harian akibat antrean panjang truk batu bara.
“Nasib masyarakat pengguna jalan umum ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi korban karena lemahnya pengaturan,” tegasnya.
Namun di sisi lain, Usman juga mengingatkan bahwa para sopir angkutan batu bara beserta keluarganya tidak boleh diabaikan. Menurutnya, para sopir juga merupakan bagian dari masyarakat Jambi yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Ia menilai pemerintah harus mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan manusiawi, tanpa menjadikan salah satu pihak sebagai korban. Sebab di tengah polemik yang terus berkembang, para sopir sering kali hanya menjadi pihak yang berada di lapangan, sementara akar persoalan justru berada pada lemahnya tata kelola dan pengawasan.
“Supir batu bara dan keluarganya juga masyarakat Jambi yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Mereka dulu juga diminta memilih para pemimpin saat masa pencalonan. Maka pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan membiarkan konflik ini terus berkepanjangan,” katanya.
Lebih jauh, Usman Ermulan juga menyoroti dugaan adanya praktik pungutan liar dalam aktivitas angkutan batu bara yang selama ini ramai dibicarakan publik. Ia mengaku sependapat dengan pernyataan Ketua MPLLBB terkait adanya dugaan pungutan yang disebut berlangsung secara terstruktur dan masif.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan angkutan batu bara di Jambi tidak lagi sekadar soal kemacetan atau kerusakan jalan, tetapi juga menyangkut dugaan adanya permainan kepentingan yang selama ini sulit disentuh.
“Kalau memang benar ada pungutan terstruktur dan masif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka ini persoalan serius. Aparat penegak hukum dan pemerintah harus turun tangan mengusutnya secara terbuka. Jangan sampai masyarakat menduga ada pembiaran,” ujarnya.
Kritik Usman tersebut mencerminkan meningkatnya kegelisahan publik terhadap lemahnya pengawasan dan ketegasan pemerintah dalam mengendalikan aktivitas angkutan batu bara di Jambi. Pasalnya, hingga kini polemik tersebut terus memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Banyak pihak menilai pemerintah terkesan lamban dan tidak memiliki langkah tegas, meski persoalan ini sudah berulang kali memicu protes masyarakat. Bahkan, keberadaan angkutan batu bara di jalan umum kerap dianggap sebagai simbol lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Di tengah situasi itu, masyarakat kini menunggu langkah konkret, bukan lagi sekadar rapat, imbauan, ataupun janji penyelesaian. Publik berharap pemerintah mampu membuktikan keberpihakannya dengan mempercepat penyelesaian jalan khusus batu bara, memperketat pengawasan, menindak praktik pungutan liar, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan umum tetap menjadi prioritas utama.
